• Kalender

    Oktober 2011
    S S R K J S M
    « Sep   Des »
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  
  • Jasa Desain Arsitektur : Gambar Desain Arsitektur 3D, RAB (Rencana Anggaran Biaya), Renovasi Rumah, Desain Rumah Tinggal, Desain Toko, Desain Restoran, Desain Restaurant, Desain Kantor, Bangun Rumah Tinggal, Desain Rumah Minimalis, Desain Rumah Mungil, Desain Rumah Kecil, Modern, Murah, Sederhana atau Desain Rumah Mewah.

    Ragam Gaya (Style) : Minimalis, Modern, Art Deco, Mediteranian, Tropical/Tropis, Traditional, Etnik, Retro.

    Desain Interior (Interior Design) : Rumah, Home Interior, Home Accessories, 3D interior, konsep interior, interior warna cat, Wallpaper, kolam ikan, kolam renang, seni interior, pintu, Plafon, Foyer, Kamar/Ruang Tamu, Kamar Anak, Kamar Bermain, Meja Kerja, Meja Makan, Kursi Makan, Ruang Makan, Ruang Tidur, Bedroom, Bath room, Tempat Tidur, Lemari, Almari, Backdrop, Backwall, Sofa, Daybed, Puff, Dapur/Kitchen Set, Pantry, Home Theater.

    Kantor (Office) : Ruang Rapat, Ruang Direktur, Ruang Staff, Ruang Reseptionis, Lobby, Ruang Kerja, dan Interior Kantor.
    hub=
    zackychou_corp@yahoo.co.id
    zakkiizzul@gmail.com
    (untuk wilayah jogjakarta dan sekitar nya)
    hub: 085 868 113 750

  • weather

    Click for Yogyakarta, Indonesia Forecast
  • IKLAN ANDA




  • Flag Counter

    free counters
  • Blog Stats

    • 38,808 hits
  • top rated

  • link friends

DPR Mendatang Harus Revisi UU Pertahanan No.3/2002


Memang sungguh ironis. Meski 11 tahun sudah negara kita berada di era reformasi dan menerapkan supremasi sipil terhadap militer, namun para elit politik pemerintahan maupun DPR belum punya gambaran  yang cukup jelas bagaimana supremasi sipil terhadap militer tersebut ditegakkan.
Betapa tidak. Negara kita sebenarnya sudah memiliki UU No.3 tahun 2002 yang mengamanatkan kepada pemerintah untuk segera menyusun buku putih sebagai cetak biru pertahanan negara. Dan hal tersebut memang sudah dilakukan oleh Departemen Pertahanan. Sayangnya, UU. No.3 tahun 2002 itu ternyata belum memberikan ruang lingkup kewenangan yang cukup luas dan strategis kepada presiden kepala eksekutif dalam menentukan kebijakan strategis pertahanan.

Alhasil, sejak UU pertahanan tersebut dikeluarkan pada 2002, Presiden yang kala itu dijabat oleh Presiden Megawatin Sukarnoputri, tidak dengan serta merta mampun menjabarkan secara kongkrit siapa yang secara nyata harus mengemban otoritas sipil dalam mengurus soal pertahanan ini. Apakah Menteri Pertahanan ataukah Panglima TNI.

Karena UU No.3 tahun 2002 itu tidak memberi kejelasan ruang lingkup kewenangan kepada presiden kepala eksekutif, maka supremasi sipil sampai hari ini belum bisa menjabarkan kekuasaan sipil secara nyata terhadap TNI.

Masalah utama yang krusial di Indonesia berkaitan dengan pertahanan negara adalah, bahwa dalam menjabarkan supremasi sipil dalam sektor pertahanan dan keamanan, presiden selaku kepala eksekutif hanya berwenang dalam penggunaan TNI sebagai kekuatan pertahanan.

Padahal lebih dari itu, dalam menjabarkan supremasi sipil atas TNI, presiden juga harus dibekali dua kewenangan lainnya. Yaitu kewenangan presiden dalam hal pembinaan kekuatan (binkuat) maupun pembangunan kekuatan(bangkuat).

Inilah sisi rawan dari penerapan supremasi sipil hingga sekarang. Bahwa UU No.3 tahun 2002 sama sekali tidak menegaskan bahwa presiden selain berwenang dalam pen ggunaan TNI di kala perang, seharusnya juga memiliki kewenangan dalam pembinaan dan pembangunan kekuatan TNI.

Karena itu sungguh aneh kiranya bahwa tidak ada calon legislatif maupun calon presiden yang menyoal sisi rawan dari UU No.3 tahun 2002 ini. Bahwa tanpa adanya kewenangan dalam pembinaan dan pembangunan  TNI sebagai kekuatan pertahanan, maka wajar saja jika presiden tidak pernah punya rujukan hukum yang jelas kepada siapa otoritas sipil itu seharusnya diberikan.

Tak heran sejak UU pertahanan tersebut diterapkan pada 2002 semasa kepresidenan Megawati Sukarnoputri, yang terjadi justru saling berebut kewenangan antara Menteri Pertahanan dan Panglima TNI. Dan sialnya lagi, Megawati ketika itu tidak berupaya membuat tafsir yang baku untuk menjabarkan UU No.2/2002 yang pada hakekatnya sudah dalam semangat dan kerangka pikir yang berada dalam alur supremasi sipil. Hanya saja belum tuntas dalam penjabarannya.

Sehingga di era kepresidenan Megawati kala itu, Panglima TNI lahy yang justru lebih berhasil memanfaatkan celah-celah dari ketidakjelasan ruang lingkup kewenangan yang dimiliki presiden selaku pengemban supremasi sipil kepada TNI. Artinya, Panglima TNI secara de fakto justru menjadi pemegang otoritas sipil di sektor pertahanan.

Jadinya logis-logis saja kalau sampai saat ini meskipun buku putih pertahanan  sudah sempat disusun oleh Departemen Pertahanan, secara substansi isi masih banyak sekali pasal-pasal yang beraroma kepentingan-kepentingan Mabes TNI sebagai sebuah korporasi, ketimbang penjabaran dari kehendak strategis bangsa atas perlunya suatu pedoman dan tuntunan dalam menyusun postur pertahanan negara yang secara strategis memang dibutuhkan dalam jangka waktu 10 sampai 15 tahun ke depan.

Sebagai dampak dari tidak adanya kewenangan yang luas dari presiden dalam pembinaan dan pembangunan TNI sebagai kekuatan pertahanan, maka presiden tidak memiliki acuan hukum untuk memberi kewenangan yang seluas-luasnya kepada Menteri Pertahanan
atau Departemen Pertahanan untuk menetapkan kejelasan prioritas dan strategi pertahanan negara.

Para calon legislatif, apalagi calon presiden harusnya menyadari dan memahami perlunya mengagendakan isu pertahahan ini. Bayangkan saja. Buku putih pertahanan yang sekarang ini dikenal sebagai strategi raya pertahanan negara, ternyata sama sekali tidak memuat analisis geostrategis dan kondisi mutakhir dunia internasional, khususnya berkaitan dengan dinamika hubungan antar negara adidaya dan dinamika kekuatan regional yang berkembang sekarang.

Padahal, dalam alur penyusunan postur pertahanan yang bisa menjawab tantangan zaman, maka mengenali tren dunia saat ini harus menjadi acuan utama dalam penyusunan pola ancaman yang dihadapi, sehingga bisa disusun suatu strategi untuk menghadapi pola ancaman tersebut, sekaligus menetapkan skala prioritas sarana pendukung yang menjadi kebutuhan utama dalam mendukung strategi pertahanan yang diterapkan tesebut.

Logis jika kemudian seperti bisa dilihat semasa era kepresidenan Megawati, pembelian 4 Sukhoi Rusia sama sekali tidak mencerminkan apa yang menjadi pola ancaman dan strategi yang diterapkan TNI. Semata-mata pembelian 4 Helikopter Sukhoi itu hanya sebagai proyek pengadaaan barang yang diputuskan karena secara bisnis menguntungkan, dan memberi fee atau komisi yang besar bagi para broker di tubuh Mabes TNI maupun Departemen Pertahanan.

Maklum, ketika itu meski Menteri Pertahanan dijabat seorang politisi sipil PKB Matori Abduljalil, namun jaringan dan mata-rantai Mabe TNI(baca:angkatan darat) di Departemen Pertahanan masih cukup kuat.

Selain pengadaan sarana pertahanan yang tidak melayani kebutuhan strategis pertahanan karena memang strategi pertahanan kita belum ada, atau belum terjabarkan secara jelas dalam strategi raya pertahanan negara, maka dalam penggunaan anggaran pertahanan pun belum optimal.

Jelasnya begini. Anggaran pertahanan yang disusun tidak sinkron dengan aspek lain dari manajemen pertahanan, yaitu Rencana Strategis Pertahanan dan Postur Pertahanan TNI 10-15 tahun ke depan.

Itu semua terjadi karena presiden selaku otoritas politik sipil tidak memiliki kewenangan yang jelas dalam pembinaan dan pembangunan TNI sebagai kekuatan pertahanan. Yang pada gilirannya Menteri Pertahanan mandul sebagai representasi supremasi sipil terhadap TNI.

Untuk menanggulangi hal itu, maka para calon legislatif 2009 harus memberi prioritas dalam melegalisasikan Konsep Keamanan Nasional melalui RUU Keamanan Nasional yang sampai saat ini masih dalam penggodokan DPR periode 2004-2009. Hanya sayangnya, para anggota Komisi I DPR 2004-2009 sepertinya menganggap enteng gagasan perlunya membentuk Dewan Keamanan Nasional.

Justru melalui adanya Dewan Keamanan Nasional ini, maka kerancuan dan tumpang-tindih kewenangan antara Menteri Pertahanan dan Panglima TNI bisa dihindari.

Dan bukan itu saja. Bahkan kewenangan antara TNI dan Kepolisian RI yang selama ini saling berebut kewenangan mengenai mana yang pertahanan dan mana yang masuk kategori keamanan, juga bisa dihindari.

Melalui Dewan Keamanan Nasional itu, presiden akan memiliki payung hukum untuk menyusun suatu kebijakan strategis Keamanan Nasional sehingga secara otomatis akan terbentuk suatu mekanisme koordinasi antara TNI, Polri, dan Intelijen Negara. Karena dengan alur pikir ini, Keamanan Nasional pada hakekatnya bukan perhadapan atau pilihan antara pertahanan atau keamanan.

Melainkan Keamanan Nasional merupakan suatu kebijakan strategis yang bertujuan antara lain memadukan tugas-tugas TNI, Polri, Intelijen. Bahkan lebih daripada itu, juga memadukan tugas-tugas Departemen pertahanan, Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri, dan kejaksaan Agung.

Maka, agenda strategis para calon legislatif 2009 cukup dua saja. Revisi UU Pertahanan No.3/2002l dan tuntaskan RUU Keamanan Nasional yang bermuara terbentuknya sebuah Dewan Keamanan Nasional.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: